DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Berita

RAPAT PENYUSUNAN STANDART PELAYANAN

ppid
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penerapan SPM tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang dapat anda baca pada tulisan PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Anda Juga Mungkin Suka

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STANDART PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN

ppid

KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MIKRO MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI SOUVENIR)

ppid 0

PEMBINAAN PERNIKAHAN OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN

ppid 0