RAPAT DINAS, DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN

Madiun 11 April 2022 – Rapat Internal Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan di Hadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, seluruh Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Madiun.

Rapat internal ini di pimpin langsung oleh Kepala Dinas, rapat kerja ini membahas beberapa resiko kerja dalam pengisian SKP. Dalam kegiatan ini Penyampaian materi oleh Bapak Wahyu Widodo Kasub Bag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. 

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MITRA ”PENEMPATAN TENAGA KERJA” Tantangan dan Peluang Mitenial di Era 4.0 Kota Madiun

Madiun, 30 Maret 2022- KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MITRA ”PENEMPATAN TENAGA KERJA” Tantangan dan Peluang Mitenial di Era 4.0 Kota Madiun. teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar  aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru.

SOSIALISASI SYARAT PESERTA PROGRAM SIAGA KITA SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAK KOTA MADIUN

Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebelum pandemi covit-19 melanda. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Kamis, 3 Pebruari 2022, aturan yang saat ini telah di sahkan sebagai perda Nomor 6 Tahun 2020 itu disosialisasika kepada masyarakat..