KEGIATAN PENINGKATAN STANDARISASI BAGI IKM KOTA MADIUN MELALUI SOSIALISASI DAN FASILITASI DESAIN KEMASAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN
25 PEBRUARI 2020
Persaingan global tidak dapat dihindari oleh siapapun. Termasuk oleh pelaku IKM. Produk luar negeri saat ini juga semakin membanjiri pasar lokal sehingga produk domestik mendapatkan banyak persaingan. Sisi positifnya, konsumen semakin memiliki banyak pilihan terhadap produk yang akan dibelinya. Sementara itu, pemerintah berupaya agar produk khususnya yang dihasilkan oleh IKM menembus pasar internasional (go international). Selain terus melakukan pembinaan menyangkut mutu produk juga berkaitan dengan standar produk yang harus dimiliki oleh setiap produk yang dihasilkan oleh IKM. Standar produk bisa tercermin saat sebuah produk memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya produk tersebut sudah layak dikonsumsi (bila itu berupa makanan atau minuman) atau digunakan bila produk tersebut kerajinan atau produk non-makanan dan minuman. Selain standar nasional juga ada standar yang diberlakukan di tingkat regional atau internasional

KEGIATAN PELATIHAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN IKM/IRT


DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN
Keberadaan usaha kecil menengah IKM/IRT di tengah masyarakat tentu memiliki nilai positif, bahkan pemerintah terus memberdayakan pelaku IKM/IRT ini. Tujuannya tak lain untuk membantu memperkuat ekonomi keluarga mereka. Demi mendorong eksistensi IKM/IRT di masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, memberikan pelatihan kepada pelaku IKM/IRT dan ibu rumah tangga untuk membuat berbagai jenis masakan . 19/2/2020

BIMBINGAN TEKNIS PRAKTEK PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Tata cara dan Teknik pembuatan Peraturan Perusahaan dan PKB
1. Teknik Pembuatan Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama<br />HUMAN RESOURCES DEPARTMENT <br />Trainer: Bowo Trahutomo S,SE,CBA,CPHR<br />1<br />
2. Pengertian <br /> Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, tata tertib perusahaan, serta sanksi dan ketentuan pemutusan hubungan kerja<br />2<br />
3. Dengan ketentuan sebagai berikut<br />3<br />
4. Dengan ketentuan sebagai berikut<br />4<br />
5. Latar Belakang<br />5<br />
6. Latar Belakang<br />6<br />
7. Dasar Hukum<br />7<br />
8. Dasar Hukum<br />8<br />
9. Ketentuan dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan<br />9<br />
10. Ketentuan dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan<br />10<br />
11. Proses Pembuatan PP<br />11<br />
12. Proses Pembuatan PP<br />12<br />
13. Proses Pembuatan PP<br />13<br />
14. Proses Pembuatan PP<br />14<br />
15. Proses Pembuatan PP<br />15<br />
16. Proses Pembuatan PP<br />16<br />
17. Teknik Perancangan PP<br />17<br />
18. Penamaan / Heading<br /> Dalam penulisan penamaan Peraturan Perusahaan harus dilakukan dengan menggunakan huruf kapital dan diletakkan pada bagian tengah dari baris yang bersangkutan.<br /> pada umumnya Peraturan Perusahaan tersebut tertuang dalam sebuah surat keputusan, sehingga dalam penamaannya tertulis sebagai berikut :<br />18<br />
19. Surat KeputusanDirektur PT Megah Sekali<br />Nomor : 212/SK-DIR/VIII/2011<br />Tentang <br />Peraturan Perusahaan<br />PT Megah Sekali<br />…….<br />……..<br /> catatan : <br /> Dari contoh di atas ditentukan pihak/jabatan yang membuat PP tersebut dalam hal ini adalah Direktur<br />19<br />
20. Pembukaan / Konsideran<br /> konsideran dalam PP hanya diperlukan apabila PP tersebut merupakan suatu keputusan, namun jika tidak merupakan suatu keputusan konsideran tidak diperlukan dan dapat dilanjutkan kepada diktum atau batang tubuh.<br /> konsideran itu meliputi bagian-bagian sebagai berikut :<br />Menimbang :<br /> unsur ini memuat tentang dasar hukum material<br />Mengingat :<br /> Unsur ini memuat tentang dasar hukum formal<br />20<br />
21. Contoh Penulisan<br />Menimbang : <br />Bahwa …….<br />Bahwa ……<br />Mengingat :<br />Pasal …..<br />Pasal ……<br />Catatan :<br /> Penulisan peraturan sebagai dasar hukum formil, hendaknya disusun berdasarkan pada hierarki perundang-undangan dan kronologis dari peraturan perundang-undangan tersebut<br />21<br />
22. hendaknya mencatumkan kata-kata :<br /> MEMUTUSKAN<br /> Menetapkan :<br /> KEPUTUSAN DIREKTUR PT MEGAH SEKALI TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT MEGAH SEKALI <br />22<br />
23. Batang Tubuh<br /> batang tubuh merupakan bagian utama dari sutau PP, sebab pada bagian ini tempat penjabaran dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat kerja dan tata tertib, serta ketentuan lainnya<br /> penjabaran materi dapat disusun dengan bentuk BAB, Bagian, Pasal, Ayat bila memang diperlukan, batang tubuh dalam PP terbagi menjadi 4 bagian<br />23<br />
24. 24<br />
25. Contoh Penulisan<br />BAB X<br />HAK CUTI<br />Pasal 30<br />………….<br />………….<br />25<br />
26. 26<br />
27. Contoh Penulisan<br />Disahkan di : Jakarta diputuskan di : Jakarta<br />Pada tanggal : 10-08-2011 Pada tanggal : 10-08-2011<br />Kepala Dinas Tenaga Kerja Direktur PT Megah Sekali<br />Jakarta Pusat<br />Ttd ttd<br />M Nyasaruddin Angelina Sondang<br />27<br />
28. PKB: Perjanjian Kerja Bersama<br /> Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.<br />28<br />
29. PKB<br /> Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.<br />29<br />
30. PKB<br />Apabila dalam satu perusahaan hanya ada 1 SP, maka SP tersebut dapat melakukan permohonan perundingan PKB apabila sudah mendapatkan anggota lebih dari 50% pekerja.<br />Apabila dalam satu perusahaan memiliki lebih dari 1 SP, maka SP yang sudah memiliki anggota lebih dari 50% yang dapat mengajukan permohonan perundingan pembahasan PKB<br />30<br />
31. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.115/PUU-VII/2009 <br /><ul><li>Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat conditionally constitutional) sepanjang: </li></ul>i) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka…”, dihapus, sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/ serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masingmasing serikat pekerja/serikat buruh”, dan<br />31<br />
32. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.115/PUU-VII/2009 <br />ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”;<br />32<br />
33. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.115/PUU-VII/2009 <br />Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 (Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<br />33<br />
Pengertian Outbound
Outbound adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang disulasikan dan dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif, yang menggabungkan antara intelegensia, fisik dan mental.
 
Outbound merupakan inovatif yang ditemukan oleh cendikiawan berkebangsaan Jerman yang bernama Dr. Kurt Hant. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 5 Juni 1886. Ilmu dan ide terapan pendidikan inovatif outbound Kurt Hant bertahan dan berkembang sampai saat ini. Sekarang semua kegiatan outbound di sesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang di target.
Kegiatan ini dilaksanakan selama Tiga Hari, Tanggal 12,13 dan 14 Februari 2020

PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILANBAGI IKM/IRT MELALUI PELATIHAN MAKANAN OLAHAN CARA MEMBUAT KUE LUMPUR KENTANG BAHAN-BAHAN YANG DI SIAPKAN


PELATIHAN MAKANAN OLAHAN DI HARI KE DUA
CARA MEMBUAT KUE LUMPUR KENTANG
Kegiatan ini dilaksanakan di RESTO BULI BULI Jl. Panglima Sudirman No. 63 Madiun
Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Usaha Pengelola IKM/IRT Makanan Olahan yang ada di Kota Madiun sehingga terwujudnya IKM/IRT yang tangguh dan Mandiri. Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai ini silahkan datang ke Dinas Tenaga Kerja atau IBU MAS PRAJTINO, selaku Narasumber dan Pelatih Pembuatan Kue Lumpur Kentang dengan Alamat Jl. Tri Jaya 7 No. 173

PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN BAGI IKM/IRT MELALUI PELATIHAN MAKANAN OLAHAN


DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN
Cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan karena sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar. Melalui cara produksi pangan yang baik ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. pangan yang aman dan bermutu harus bersedia bagi semua lapisan masyarakat. Pangan yang aman dan bermutu selama ini dihasilkan  dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan Tgl, 17 Februari 2020
Berkembangnya tingkat kecerdasan sumber daya manusia membuat konsumen sekarang sudah memiliki pemikiran yang cerdas dan teliti dalam memilih dan menggunakan produk . Oleh karena itu, para UMKM harus mempunyai legalitas/Keamanan pangan salah satunya fasilitas PIRT pada produk olahan makanan yang diproduksi sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk IKM/IRT dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam rangka Produksi dan peredaran pangan oleh industri rumah tangga menurut pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Mengadakan Kegiatan PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN BAGI IKM/IRT MELALUI PELATIHAN MAKANAN OLAHAN Tahun 202020 yang dibuka oleh Bapak SUYOTO, S.IP selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun
Kegiatan PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN BAGI IKM/IRT MELALUI PELATIHAN MAKANAN OLAHAN ini diikuti oleh 30 orang peserta IKM/IRT makanan olahan se Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan selama 3 (Tiga) hari mulai Tgl 17, 18, 19 Februari tahun 2020. Kegiatan ini Dibiayai oleh APBD Kota Madiun Tahun 2020.